Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mampu Membayar Pidana Dendanya

Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mampu Membayar Pidana Dendanya Kiswanto Sujono Primary Author mixed material bibliography UHO KENDARI F-HUKUM/Hukum Pidana 2018 monographic id Indonesia vi,54 hal,;28 cm ABSTRAK Kiswanto Sujono stambuk H1A1 13 268 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mampu Membayar Pidana Dendanya” di bawah bimbingan Dr. Sabrina Hidayat, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Dr. Herman, S.H., LL.M. selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korporasi yang dijatuhi pidana denda dan tidak mampu membayarnya dalam tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekata kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap korporasi yang dijatuhi pidana denda dan tidak mampu membayarnya dalam tindak pidana korupsi adalah tidak secara eksplisit disebutkan jenis sanki pidana pengganti pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagi korporasi yang dikenakan pidana denda dan tidak mampu membayarnya tetapi dalam praktik dapat diakumulasikan dengan pidana tembahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 undang-undang aquo yang menyatakan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Hukum Pidana UPA PERPUSTAKAAN UHO UNIVERSITAS HALU OLEO H1A113268 UPT PERPUSTAKAAN UHO 35024 2019-03-18 09:01:57 2019-03-18 09:03:25 machine generated