ABSTRAK
Habriawan, No Induk: H1A2 13 026, Judul Penelitian “Analisis Hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 349/Pid.B/2013/PN.BB)”, Dibimbing Oleh Bapak Dr. Oheo K. Haris, SH, M.Sc, L.LM Sebagai Pembimbing I dan Bapak Ali Rizky, SH, MH. Sebagai Pembimbing II Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Dakwaan Jaksa Penunutut Umum dalam tindak pidana peganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 349/Pid.B/2013/PN.BB dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang penguasaan senjata tajam Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, Penelitian ini penulis, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Library Research (Penelitian Kepustakaan) Berdasarkam hasil Penelitian, penulis menyimpulkan bahwa seharusnya dalam dakwaan Jaksa Penuntutu Umum di subsidairkan dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penguasaan senjata tajam karena melihat luka yang dialami korban tidak lain adalah akibat benda tajam sebagaimana terurai dalam Visum et revertum Nomor 103/RSMBB/V/2013, kemudian terdakwa sebagai Anggota Polri yang kedudukannya sebagai pengayom dan pelindung manyarakat, seharusnya selain mendapat sanksi dari peradilan umum, juga seharunya mendapat sanksi dari internal intitusi Polri itu sendiri. Dalam pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas dalam. Propam di dalam struktur organisasi di badan Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah pimpinan langsung